sejarah

BAB I

PERKEMBANGAN PENGARUH BARAT DAN PERUBAHAN EKONOMI, DEMOGRAFI DAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL

1. LATAR BELAKANG KEDATANGAN ORANG – ORANG EROPA

KE DUNIA TIMUR

1. Renaissance

Renaissance berasal dari bahasa Prancis, Renascari yaitu kelahiran kembali kebudayaan klasik dari jaman Romawi dan Yunani kuno yang meliputi kesusasteraan, seni dan ilmu pengetahuan. Gerakan ini dipelopori oleh Dante Aligheiri, Petrarca dan Boccacio.

Timbulnya gerakan ini disebabkan oleh :

1. Terjadinya pertumbuhan perdagangan di kota Venesia, Florence dan Geno (Italia)

1. Adanya puing-puing bangunan lama yang megah dan mengagumkan di kota Roma dan kota-kota lainnya

1. Perkembangan ekonomi Italia lebih maju dari Negara Eropa lainnya
2. Bangsawan Italia tidak tinggal di pedalaman tapi di kota-kota

1. Penjelajahan samudera dan Penemuan daerah baru

Awal abad ke 16 bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Negara Eropa lainnya mengadakan penjelajahan samudera karena didorong oleh factor-faktor :

a. Tahun 1453 kota Konstantinopel jatuh ke tangan Turki yang mengakibatkan harga rempah-rempah menjadi sangat mahal

1. Berkembangnya Ilmu pengetahuan tentang bumi dan ilmu astronomi dan penemuan kompas

1. Timbulnya keinginan untuk mencari keuntungan yang besar dan upaya untuk mencari daerah baru

1. Ingin menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia

1. Adanya Penemuan baru di bidang ilmu Pengetahuan

a. Johan Guttenberg menemukan mesin cetak

b. Nicolaus Copernicus menemukan matahari sebagai pusat tata surya

c. Galileo galilei menemukan teleskop

d. Marthin Luther pencetus agama kristen Protestan

1. Dominasi gereja katolik terhadap segala aspek kehidupan

1. PAHAM RASIONALISME, REVOLUSI INDUSTRI, DAN KAPITALISME SERTA PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT DI INDONESIA

1. Paham Rasionalisme

Rasionalisme adalah paham yang menganggap sesuatu itu dianggap benar jika sesuai dengan akal pikiran. Tempat kelahiran rasionalisme adalah Prancis (Renne Descartes 1596-1650). Ia adalah seorang filosof,ilmuwan dan matematikus Prancis yang tersohor. Sebenarnya, rasionalisme merupakan kelanjutan dari perlawanan terhadap ajaran-ajaran yang bersifat dogmatis dan taradisi yang mulai tampak pada abad ke-15 dan abad ke-16.

2. Merkantilisme

Istilah Merkantilisme diambil dari kata ”Mercari” yang artinya berjual beli. Merkantilisme adalah sebuah sistem ekonomi di mana negara memiliki wewenang yang besar, atau disebut juga sebagai sistem ekonomi proteksi. Kemakmuran diperoleh dari perdagangan luar negeri.

Tujuan dari merkantilisme adalah untuk melindungi perkembangan industri perdagangan dan melindungi kekayaan negara yang ada di masing-masing negara. Negara atau pemerintah memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya untuk membiayai negara; negara atau pemerintah merupakan satu-satunya penguasa ekonomi. Cara yang digunakan dalam rangka memperkaya Negara adalah dengan penumpukan kekayaan yang berupa logam mulia yaitu emas dan perak. Negara yang banyak memiliki timbunan logam mulia dalam jumlah yang besar merupakan negeri yang kaya, dan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan kekuatannya sehingga dapat memperkuat armada perangnya.

3. Revolusi Industri

Revolusi Industri adalah perubahan radikal dalam cara pembuatan atau

memproduksi barang-barang dengan menggunakan mesin-mesin, baik untuk tenaga penggerak maupun untuk tenaga pemproses. Dengan digunakannya mesin-mesinmenjadikan tenaga manusia tidak terpakai lagi, sehingga terjadi peningkatan kualitas

dan kuantitas produksi barang, termasuk perubahan dalam cara kerja dan

pemasarannya.

4. Kapitalisme

Kapitalisme adalah system dan paham ekonomi yang modalnya ( penanaman modal dan kegiatan industrinya ) bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta guna bersaing bebas di pasaran internasional, nasional maupun lokal. Kapitalisme merupakan respon terhadap merkantilisme yang menempatkan Negara sebagai pemilik kekayaan Negara. Kapitalisme menempatkan individu sebagai pemilik modal yang menguasai kekayaan alam.

C. MASUKNYA KOLONIALISME DAN IMPERIALISME ASING KE WILAYAH

INDONESIA : PORTUGIS, SPANYOL, VOC-BELANDA DAN INGGRIS

1. MASA KEKUASAAN VOC

Usaha bangsa Barat untuk mendapatkan benua baru dipelopori oleh bangsa Portugis dan Spanyol yang ingin mendapatkan rempah-rempah. Bartholomeu Dias (1492) dan Vasco daGama (1498) berkebangsaan Portugis berlayar menyusuri pantai barat Benua Afrika akhirnyatiba di Kalkuta, India. Kemudian mereka membangun kantor dagang di Kalkuta dan berdagang di Asia Tenggara. Pada tahun 1512, Portugis masuk ke Maluku sedangkan Spanyol masuk ke Tidore (1521) untuk mencari rempah-rempah.

Pada tahun 1596, pedagang Belanda dengan empat buah kapal di bawah Cornelis de Houtman berlabuh di Banten. Mereka mencari rempah-rempah di sana dan daerah sekitarnya untuk diperdagangkan di Eropa. Namun, karena kekerasan dan kurang menghormati rakyat maka diusir dari Banten. Kemudian pada tahun 1598, pedagang Belanda datang kembali ke Indonesia di bawah Van Verre dengan delapan kapal dipimpin Van Neck, Jacob van Heemkerck datang di Banten dan diterima Sultan Banten

Abdulmufakir dengan baik. Sejak saat itulah ada hubungan perdagangan dengan pihak

Belanda sehingga berkembang pesat perdagangan Belanda di Indonesia.

Namun, tujuan dagang tersebut kemudian berubah. Belanda ingin berkuasa sebagai penjajah yang kejam dan sewenang-wenang, melakukan monopoli perdagangan, imperialisme ekonomi, dan perluasan kekuasaan.

Setelah bangsa Belanda berhasil menanamkan kekuasaan perdagangan dan ekonomi di Indonesia maka pada tanggal 20 Maret 1602 Belanda membentuk kongsi dagang VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) yang dianjurkan oleh Johan van Olden Barnevelt yang mendapat izin dan hak istimewa dari Raja Belanda. Alasan pendirian VOC adalah adanya persaingan di antara pedagang Belandasendiri, adanya ancaman dari komisi dagang lain, seperti (EIC) Inggris, dan dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Untuk mendapatkan keleluasaan usaha di Indonesia, VOC memiliki hak oktroi, yaitu hak istimewa.

Di samping itu, VOC juga melakukan pelayaran Hongi, yakni misi pelayaran Belanda yang ditugasi mengawasi, menangkap, dan mengambil tindakan terhadap para pedagang dan penduduk pribumi yang dianggapnya melanggar ketentuan perdagangan Belanda. Usaha VOC semakin berkembang pesat (1623) dan berhasil menguasai rempah-

rempah di Ambon dalam peristiwa Ambon Massacre. Selanjutnya tahun 1641, VOC berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis. VOC selalu menggunakan Batigslot Politiek (politik mencari untung, 1602 – 1799) dengan memegang monopoli Belanda di Indonesia. Selain itu, VOC menjalankan politik devide et impera, yakni sistem pemecah belah di antara rakyat Indonesia.

Perjalanan kongsi dagang VOC lama kelamaan mengalami kemunduran, bahkan

VOC runtuh pada tanggal 31 Desember 1799. Kemunduran VOC disebabkan hal-hal berikut.

a. Perang-perang yang dilakukan membutuhkan biaya yang besar padahal hasil dari bumi

Indonesia telah terkuras habis dan kekayaan Indonesia sudah telanjur terkirim ke

Negeri Belanda. VOC tidak kuat lagi membiayai perang-perang tersebut.

b.Kekayaan menyebabkan para pegawai VOC melupakan tugas, kewajiban, dan tanggung

jawab mereka terhadap pemerintah dan masyarakat.

c.Terjadinya jual beli jabatan.

d.Tumbuhnya tuan-tuan tanah partikelir.

e.Kekurangan biaya tersebut tidak dapat ditutup dengan hasil penjualan tanah saja, VOC

harus juga mencari pinjaman. Akibatnya, utang VOC semakin besar.

f.Pada akhir abad ke-18, VOC tidak mampu lagi memerangi pedagang-pedagang Eropa

lainnya (Inggris, Prancis, Jerman) yang dengan leluasa berdagang di Nusantara

sehingga monopoli VOC hancur.

Keberadaan VOC sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harta milik dan

utang-utangnya diambil alih oleh pemerintah negeri Belanda. Pemerintah kemudian membentuk Komisi Nederburg untuk mengurusinya, termasuk mengurusi wilayah VOC di Indonesia (1800 – 1907).

2. MASA KEKUASAAN BELANDA (PRANCIS)

Tahun 1807 – 1811, Indonesia dikuasai oleh Republik Bataaf bentukan Napoleon Bonaparte, penguasa di Prancis (Belanda menjadi jajahan Prancis). Napoleon Bonaparte mengangkat Louis Napoleon menjadi wali negeri Belanda dan negeri Belanda diganti namanya menjadi Konikrijk Holland. Untuk mengurusi Indonesia, Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels menjadi gubernur jenderal di Indonesia (1808 – 1811). Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris sehingga pusat perhatian Daendels ditujukan kepada pertahanan dan keamanan.

Untuk memperoleh dana, Daendels menjual tanah-tanah kepada orang-orang swasta. Akibatnya, tanah-tanah partikelir mulai bermunculan di sekitar Batavia, Bogor, Indramayu, Pamanukan, Besuki, dan sebagainya. Bahkan, rumahnya sendiri di Bogor dijual kepada pemerintah, tetapi rumah itu tetap ditempatinya sebagai rumah tinggalnya. Tindakan dan kekejaman Daendels tersebut menyebabkan raja-raja Banten dan Mataram memusuhinya.

Untuk menutup utang-utang Belanda dan biaya-biaya pembaharuan tersebut, Daendels kembali menjual tanah negara beserta isinya kepada swasta, sehingga timbullah system tuan tanah di Jawa yang bertindak sebagai raja daerah, misalnya di sekitar Batavia dan Probolinggo. Kekejaman Daendels tersebut terdengar sampai ke Prancis. Akhirnya, dia dipanggil pulang karena dianggap memerintah secara autokrasi dan Indonesia diperintah oleh Jansens.

3. MASA KEKUASAAN INGGRIS

Keberhasilan Inggris mengalahkan Prancis di Eropa menyebabkan kekuasaan Belanda atas Indonesia bergeser ke tangan Inggris. Untuk itulah ditandatangani Kapitulasi Tuntang (1811) yang isinya Belanda menyerahkan Indonesia ke tangan Inggris dari tangan Jansens kepada Thomas Stamford Raffles, seorang Letnan Gubernur Jenderal Inggris untuk Indonesia. Oleh karena itu, beralihlah Indonesia dari tangan Belanda ke tangan Inggris.

Adapun langkah-langkah yang diambil Raffles adalah

a. membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan,

b. para bupati dijadikan pegawai negeri,

c. melaksanakan perdagangan bebas,

d. melaksanakan land rente (pajak sewa tanah) dan Raffles menjual tanah kepada swasta,

e. menghapuskan perbudakan, dan

f. kekuasaan para raja dikurangi. Di Yogyakarta, Pangeran Notokusumo diangkat sebagai Paku Alam (1813). Akibatnya, Mataram Yogyakarta pecah menjadi dua, yakni Kasultanan Yogyakarta di bawah HB III dan Paku Alaman di bawah Paku Alam I.

Pada tanggal 13 Agustus 1814, di Eropa ditandatangani Perjanjian London oleh

Inggris dan Belanda yang isinya Belanda memperoleh kembali sebagian besar daerah

koloninya, termasuk Indonesia. Oleh karena itu pada tahun 1816, Raffles meninggalkan

Indonesia dan Belanda kembali berkuasa di Indonesia.

4. MASA KEKUASAAN PEMERINTAH BELANDA

Pada tahun 1830, pemerintah Belanda mengangkat gubernur jenderal yang baru untuk Indonesia, yaitu Van den Bosch, yang diserahi tugas untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor, seperti tebu, teh, tembakau, merica, kopi, kapas, dan kayu manis. Dalam

hal ini, Van den Bosch mengusulkan adanya sistem tanam paksa. Adapun hal-hal yang mendorong Van den Bosch melaksanakan tanam paksa, antara lain, Belanda membutuhkan banyak dana untuk membiayai peperangan, baik di negeri Belanda sendiri maupun di Indonesia. Akibatnya, kas negara Belanda kosong. Sementara itu, di Eropa terjadi perang Belanda melawan Belgia (1830 – 1839) yang juga menelan banyak biaya.

Tujuan diadakannya tanam paksa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, guna menutupi kekosongan kas negara dan untuk membayar utang utang negara.

Pelaksanaan tanam paksa diselewengkan oleh Belanda dan para petugasnya yang berakibat membawa kesengsaraan rakyat Bentuk penyelewengan tersebut misalnya, kerja tanpa dibayar untuk kepentingan Belanda (kerja rodi) kekejaman para mandor terhadap para penduduk, dan eksploitasi kekayaan Indonesia yang dilakukan Belanda.

Melihat penderitaan rakyat Indonesia, kaum humanis Belanda menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Tanam paksa mengharuskan rakyat bekerja berat selama musim tanam. Penderitaan rakyat bertambah berat dengan adanya kerja rodi membangun jalan raya, jembatan, dan waduk. Selain itu, rakyat masih dibebani pajak yang berat,sehingga sebagian besar penghasilan rakyat habis untuk membayar pajak. Sementara itu di pihak Belanda, tanam paksa membawa keuntungan yang besar.

Praktik tanam paksa mampu menutup kas negara Belanda yang kosong sekaligus

membayar utang-utang akibat banyak perang. Akhirnya, tanam paksa dihapuskan, diawali dengan dikeluarkannya undang-undang (Regrering Reglement) pada tahun 1854

tentang penghapusan perbudakan. Tanam paksa benar-benar dihapuskan pada tahun 1917. Sebagai bukti, kewajiban tanam kopi di Priangan, Manado, Tapanuli, dan Sumatra Barat dihapuskan.

Setelah tanam paksa dihapuskan, pemerintah Belanda melaksanakan politik kolonial liberal di Indonesia dengan memberikan kebebasan pada pengusaha swasta untuk menanamkan modal di Indonesia. Namun, pelaksanaannya tetap menyengsarakan rakyat karena kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan semata-mata untuk kepentingan kolonial Belanda. Belanda tetap melaksanakan cara-cara menguasai bangsa Indonesia dengan perjanjian, perang, dan pemecah belah.

Pelaksanaan politik kolonial liberal ternyata banyak mendatangkan penderitaan bagi rakyat terutama buruh sebab upah yang mereka terima tidak seperti yang tertera dalam kontrak. Akibatnya, banyak buruh yang melarikan diri, terutama dari Deli, Sumatra Utara. Dari kenyataan di atas jelas Belanda tetap masih melaksanakan usaha menindas bangsa Indonesia.

D. PERLAWANAN RAKYAT DI BERBAGAI DAERAH DALAM MENENTANG

KOLONIALISME

1.Perlawanan Rakyat Maluku di Bawah Ahmad Matullesi (1817)

Sejak abad ke-17 perlawanan rakyat Maluku terhadap Kompeni sudah terjadi, namun perlawanan yang dahsyat baru muncul pada permulaan abad ke-19, di bawah pimpinan Ahmad Matulessi (lebih dikenal dengan nama Pattimura).

Latar belakang timbulnya perlawanan Pattimura, di samping adanya tekanan-tekanan yang berat di bidang ekonomi sejak kekuasaan VOC juga dikarenakan hal sebagai berikut.

a. , yakni adanya tindakan-tindakan pemerintah Belanda yang memperberat kehidupan rakyat, seperti system penyerahan secara paksa, kewajiban kerja blandong, penyerahan atap dan gaba-gaba, penyerahan ikan asin, dendeng dan kopi. Selain itu, beredarnya uang kertas yang menyebabkan rakyat Maluku tidak dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari karena belum terbiasa.

b. , yaitu adanya pemecatan guru-guru sekolah akibat pengurangan sekolah dan gereja, serta pengiriman orang-orang Maluku untuk dinas militer ke Batavia. Hal-hal tersebut di atas merupakan tindakan penindasan pemerintah Belanda terhadap rakyat Maluku. Oleh karena itu, rakyat Maluku bangkit dan berjuang melawan imperialisme Belanda. Aksi perlawanan meletus pada tanggal 15 Mei 1817 dengan menyerang Benteng Duurstede di Saparua. Setelah terjadi pertempuran sengit, akhirnya Benteng Duurstede jatuh ke tangan rakyat Maluku di bawah pimpinan Pattimura. Banyak korban di pihak Belanda termasuk Residen Belanda, Van den Berg ikut terbunuh dalam pertempuran.

Kemenangan atas pemerintah kolonial Belanda memperbesar semangat perlawanan rakyat sehingga perlawanan meluas ke Ambon, Seram dan pulau-pulau lain. Di Hitu perlawanan rakyat muncul pada permulaan bulan Juni 1817 di bawah pimpinan Ulupaha. Rakyat Haruku di bawah pimpinan Kapten Lucas Selano, Aron dan Patti Saba. Situasi pertempuran berbalik setelah datangnya bala bantuan dari Batavia di bawah pimpinan Buyskes. Pasukan Belanda terus mengadakan penggempuran dan berhasil menguasai kembali daerah-daerah Maluku. Perlawanan semakin mereda setelah banyak para pemimpin tertawan, seperti Thomas Matulessi (Pattimura), Anthonie Rhebok, Thomas Pattiweal, Lucas Latumahina, dan Johanes Matulessi. Dalam perlawanan ini juga muncul tokoh wanita yakni Christina Martha Tiahahu. Sebagai pahlawan rakyat yang tertindas oleh penjajah. Tepat pada tanggal 16 Desember 1817, Thomas Matulessi dan kawan-kawan seperjuangannya menjalani hukuman mati di tiang gantungan.

2.Perlawanan Kaum Paderi (1821–1838 )

Perang Paderi melawan Belanda berlangsung 1821–1838, tetapi gerakan Paderi sendiri sudah ada sejak awal abad ke-19. Di lihat dari sasarannya, gerakan Paderi dapat dibagi menjadi dua periode.

a. Periode 1803–1821 adalah masa perang Paderi melawan Adat dengan corak keagamaan.

b. Periode 1821–1838 adalah masa perang Paderi melawan Belanda dengan corak keaga-

maan dan patriotisme.

Sejak tahun 1821 saat kembalinya tiga orang haji dari Mekkah, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piabang, gerakan Paderi melawan kaum Adat dimulai. Kaum Paderi berkeinginan memperbaiki masyarakat Minangkabau dengan mengembalikan kehidupannya yang sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Padahal kaum Adat justru ingin melestarikan adat istiadat warisan leluhur mereka.

Adat yang selama itu dianut dan yang menjadi sasaran gerakan Paderi adalah kebiasaan-kebiasaan buruk, seperti menyabung ayam, berjudi, madat, dan minum-minuman keras. Terjadilan perbenturan antara kaum Adat dengan kaum Paderi. Kaum Adat yang merasa terdesak, kemudian minta bantuan kepada pihak ketiga, yang semula Inggris kemudian digantikan oleh Belanda (berdasarkan Konvensi London).

Perang Paderi melawan Belanda meletus ketika Belanda mengerahkan pasukannya menduduki Semawang pada tanggal 18 Februari 1821. Masa Perang Paderi melawan Belanda dapat dibagi menjadi tiga periode.

a. Periode 1821–1825, ditandai dengan meletusnya perlawanan di seluruh daerah Minangkabau. Di bawah pimpinan Tuanku Pasaman, kaum Paderi menggempur pos-pos Belanda yang ada di Semawang, Sulit Air, Sipinan, dan tempat-tempat lain. Pertempuran menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Tuanku Pasaman kemudian mengundurkan diri ke daerah Lintau. Sebaliknya, Belanda yang telah berhasil menguasai Lembah Tanah Datar, kemudian mendirikan benteng pertahanan di Batusangkar (Fort Van den Capellen).

b. Periode 1825–1830, ditandai dengan meredanya pertempuran. Kaum Paderi perlu menyusun kekuatan, sedangkan pihak Belanda baru memusatkan perhatiannya menghadapi perlawanan Diponegoro di Jawa.

c. Periode 1830–1838, ditandai dengan perlawanan di kedua belah yang makin menghebat. Pemimpin di pihak Belanda, antara lain Letkol A.F. Raaff, Kolonel de Stuer, Mac. Gillavry dan Elout, sedangkan di pihak Paderi ialah Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Renceh, Tuanku nan Gapuk, Tuanku Hitam, Tuanku Nan Cerdik dan Tuanku Tambusi.

Pada tahun 1833, Belanda mengeluarkan Pelakat Panjang yang isinya, antara lain sebagai berikut.

a.Penduduk dibebaskan dari pembayaran pajak yang berat dan kerja rodi.

b.Belanda akan bertindak sebagai penengah jika terjadi perselisihan antar penduduk.

c.Penduduk boleh mengatur pemerintahan sendiri.

d.Hubungan dagang hanya diperbolehkan dengan Belanda.

Belanda menjalankan siasat pengepungan mulai masuk tahun 1837 terhadap Benteng Bonjol. Akhirnya, Benteng Bonjol berhasil dilumpuhkan oleh Belanda. Selanjutnya, Belanda mengajak berunding kaum Paderi yang berujung pada penangkapan Tuanku Imam Bonjol (25 Oktober 1837). Setelah ditahan, Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, dipindahkan ke Ambon (1839), dan tahun 1841 dipindahkan ke Manado hingga wafat tanggal 6 November 1864.Perlawanan kaum Paderi kemudian dilanjutkan oleh Tuanku Tambusi. Setelah Imam Bonjol tertangkap, akhirnya seluruh Sumatra Barat jatuh ke tangan Belanda. Itu berarti seluruh perlawanan dari kaum Paderi berhasil dipatahkan oleh Belanda.

3.Perlawanan Pangeran Diponegoro (1825–1830)

Pengaruh Belanda di Surakarta dan Yogyakarta semakin bertambah kuat pada permulaan abad ke-19. Khususnya di Yogyakarta, campur tangan Belanda telah menimbulkan kekecewaan di kalangan kerabat keraton yang kemudian menimbulkan perlawanan di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Sebab-sebab perlawanan Diponegoro, antara lain sebagai berikut.

a.Adanya kekecewaan dan kebencian kerabat istana terhadap tindakan Belanda yang makin intensif mencampuri urusan keraton melalui Patih Danurejo (kaki tangan Belanda).

b.Adanya kebencian rakyat pada umumnya dan para petani khususnya akibat tekanan pajak yang sangat memberatkan.

c.Adanya kekecewaan di kalangan para bangsawan, karena hak-haknya banyak yang dikurangi.

d.Sebagai sebab khususnya ialah adanya pembuatan jalan oleh Belanda melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo.

Pertempuran perrtama meletus pada tanggal 20 Juli 1825 di Tegalrejo. Setelah pertempuran di Tegalrejo, Pangeran Diponegoro dan pasukannya menyingkir ke Dekso. Di daerah Plered, pasukan Diponegoro dipimpin oleh Kertapengalasan yang memiliki kemampuan yang cukup kuat. Kabar mengenai pecahnya perang melawan Belanda segera meluas ke berbagai daerah. Dengan dikumandangkannya perang sabil, di Surakarta oleh Kiai Mojo, di Kedu oleh Kiai Hasan Besari, dan di daerah-daerah lain maka pada pertempuran-pertempuran tahun 1825–1826 pasukan Belanda banyak terpukul dan terdesak.

Melihat kenyatan ini, kemudian Belanda menggunakan usaha dan tipu daya untuk mematahkan perlawanan, antara lain sebagai berikut.

a.Siasat benteng stelsel, yang dilakukan oleh Jenderal de Kock mulai tahun 1827.

b.Siasat bujukan agar perlawanan menjadi reda.

c.Siasat pemberian hadiah sebesar 20.000,- ringgit kepada siapa saja yang dapat menang-

kap Pangeran Diponegoro.

d.Siasat tipu muslihat, yaitu ajakan berunding dengan Pangeran Diponegoro dan akhirnya ditangkap.

Dengan berbagai tipu daya, akhirnya satu per satu pemimpin perlawanan tertangkap dan menyerah, antara lain Pangeran Suryamataram dan Ario Prangwadono (tertangkap 19 Januari 1827), Pangeran Serang, dan Notoprodjo (menyerah 21 Juni 1827, Pangeran Mangkubumi (menyerah 27 September 1829), dan Alibasah Sentot Prawirodirdjo (menyerah tanggal 24 Oktober 1829). Kesemuanya itu merupakan pukulan yang berat bagi Pangeran Diponegoro.

Melihat situasi yang demikian, pihak Belanda ingin menyelesaikan perang secara cepat. Jenderal de Kock melakukan tipu muslihat dengan mengajak berunding Pangeran Diponegoro. De Kock berjanji apabila perundingan gagal maka Diponegoro diperbolehkan kembali ke pertahanan. Atas dasar janji tersebut, Diponegoro mau berunding di rumah Residen Kedu, Magelang pada tanggal 28 Maret 1830. Namun, De Kock ingkar janji sehingga Pangeran Diponegoro ditangkap ketika perundingan mengalami kegagalan. Pangeran Diponegoro kemudian di bawa ke Batavia, dipindahkan ke Menado, dan pada tahun 1834 dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya pada tanggal 8 Januari 1855.

4Perlawanan di Kalimantan Selatan (1859–1905)

Di Kalimantan Selatan, Belanda telah lama melakukan campur tangan dalam urusan Istana Banjar. Puncak kebencian terhadap Belanda dan akhirnya meletus menjadi perlawanan, ketika terjadi kericuan pergantian takhta Kerajaan Banjar setelah wafatnya Sultan Adam tahun 1857. Dalam hal ini Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar.

Rakyat tidak mau menerima sebab Pangeran Hidayat yang lebih berhak dan lebih disenangi rakyat. Pertempuran rakyat Banjar melawan Belanda berkobar pada tahun 1859 di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Dalam pertempuran ini Pangeran Hidayat berada di pihak rakyat. Tokoh-tokoh lain dalam pertempuran ini, antara lain Kiai Demang Leman, Haji Nasrun, Haji Buyasin, Tumenggung Suropati, dan Kiai Langlang. Pasukan Antasari menyerbu pos-pos Belanda yang ada di Martapura dan Pangron pada akhir April 1859. Di bawah pimpinan Kiai Demang Leman dan Haji Buyasin pada bulan Agustus 1859 pasukan Banjar berhasil merebut benteng Belanda di Tabanio. Ketika pertempuran sedang berlangsung, Belanda memecat Pangeran Hidayat sebagai mangkubumi karena menolak untuk menghentikan perlawanan.

Pada tanggal 11 Juni 1860 jabatan sultan kosong (karena Sultan Tamjidillah diturunkan dari takhtanya oleh pihak Belanda, Andresen) dan jabatan mang-kubumi dihapuskan. Dengan demikian, Kerajaan Banjar dihapuskan dan dimasukkan dalam wilayah kekuasaan Belanda. Pertempuran terus meluas ke berbagai daerah, seperti Tanah Laut, Barito, Hulu Sungai Kapuas, dan Kahayan. Dalam menghadapi serangan-serangan ini, Belanda mengalami kesulitan, namun setelah mendapatkan bantuan dari luar akhirnya Belanda berhasil mematahkan perlawanan rakyat. Pada tanggal 3 Februari 1862, Pangeran Hidayat tertangkap dan dibuang ke Jawa. Pangeran Antasari yang pada tanggal 14 Maret 1862 diangkat oleh rakyat sebagai pemimpin tertinggi agama Islam dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifahtul Mukminin gugur dalam pertempuran di Hulu Teweh pada tanggal 11 Oktober 1862. Sepeninggal Pangeran Antasari, perjuangan rakyat Banjar dilanjutkan oleh teman-teman seperjuangan. Perlawanan rakyat benar-benar dapat dikatakan padam setelah gugurnya Gusti Matseman tahun 1905.

5Perlawanan di Bali (1846–1905)

Di Bali timbulnya perlawanan rakyat melawan Belanda, setelah Belanda berulang kali memaksakan kehendaknya untuk menghapuskan hak tawan karang. Hak tawan karang yakni hak bagi kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas perahu yang terdampar di pantai wilayah kekuasaan kerajaan yang bersangkutan. Telah berulang kali kapal Belanda hendak dirampas, namun Belanda memprotes dan mengadakan perjanjian sehingga terbebas. Raja-raja Bali yang pernah diajak berunding ialah Raja Klungklung dan Raja Badung (1841); Raja Buleleng dan Raja Karangasem (1843). Akan tetapi, kesemuanya tidak diindahkan sehingga Belanda memutuskan untuk menggunakan kekerasan dalam usaha menundukkan Bali.

Dalam menghadapi perlawanan rakyat Bali, pihak Belanda terpaksa mengerahkan ekspedisi militer secara besar-besaran sebanyak tiga kali. Ekspedisi pertama (1846) dengan kekuatan 1.700 orang pasukan dan gagal dalam usaha menundukkan rakyat Bali. Ekspedisi kedua (1848) dengan kekuatan yang lebih besar dari yang pertama dan disambut dengan perlawanan oleh I Gusti Ktut Jelentik, yang telah mempersiapkan pasukannya di Benteng Jagaraga sehingga dikenal dengan Perang Jagaraga I. Ekspedisi Belanda ini pun juga berhasil digagalkan.

Kekalahan ekspedisi Belanda baik yang pertama maupun yang kedua, menyebabkan pemerintah Hindia Belanda mengirimkan ekspedisi ketiga (1849) dengan kekuatan yang lebih besar lagi yakni 4.177 orang pasukan, kemudian menimbulkan Perang Jagaraga II. Perang berlangsung selama dua hari dua malam (tanggal 15 dan 16 April 1849) dan menunjukkan semangat perjuangan rakyat Bali yang heroik dalam mengusir penjajahan Belanda. Dalam pertempuran ini, pihak Belanda mengerahkan pasukan darat dan laut yang terbagi dalam tiga kolone. Kolone 1 di bawah pimpinan Van Swieten; kolone 2 dipercayakan kepada La Bron de Vexela, dan kolone 3 dipimpin oleh Poland. Setelah terjadi pertempuran sengit, akhirnya Benteng Jagaraga jatuh ke tangan Belanda. Prajurit Bali dan para pemimpin mereka termasuk I Gusti Jelantik, berhasil meloloskan diri.

Perlawanan rakyat Bali tidaklah padam. Pada tahun 1858, I Nyoman Gempol mengangkat senjata melawan Belanda, namun berhasil dipukul mundur. Selanjutnya, tahun 1868 terjadi lagi perlawanan di bawah pimpinan Ida Made Rai, ini pun juga mengalami kegagalan. Perlawanan masih terus berlanjut dan baru pada awal abad ke-20 (1905), seluruh Bali berada di bawah kekuasaan Belanda.

6.Perlawanan di Aceh (1873–1904)

a.Latar Belakang Perlawanan

Aceh memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pusat perdagangan. Aceh banyak menghasilkan lada dan tambang serta hasil hutan. Oleh karena itu, Belanda berambisi untuk mendudukinya. Sebaliknya, orang-orang Aceh tetap ingin mempertahankan kedaulatannya. Sampai dengan tahun 1871, Aceh masih mempunyai kebebasan sebagai kerajaan yang merdeka. Situasi ini mulai berubah dengan adanya Traktrat Sumatra (yang ditandatangani Inggris dengan Belanda pada tanggal 2 November 1871). Isi dari Traktrat Sumatra 1871 itu adalah pemberian kebebasan bagi Belanda untuk memperluas daerah kekuasaan di Sumatra, termasuk Aceh. Dengan demikian, Traktrat Sumatra 1871 jelas merupakan ancaman bagi Aceh. Karena itu Aceh berusaha untuk memperkuat diri, yakni mengadakan hubungan dengan Turki, Konsul Italia, bahkan dengan Konsul Amerika Serikat di Singapura. Tindakan Aceh ini sangat mengkhawatirkan pihak Belanda karena Belanda tidak ingin adanya campur tangan dari luar. Belanda memberikan ultimatum, namun Aceh tidak menghiraukannya. Selanjutnya, pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda memaklumkan perang kepada Aceh.

b.Jalannya Perlawanan

Sebelum terjadi peperangan, Aceh telah melakukan persiapan-persiapan. Sekitar 3.000 orang dipersiapkan di sepanjang pantai dan sekitar 4.000 orang pasukan disiapkan di lingkungan istana. Pada tanggal 5 April 1873, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Jenderal J.H.R. Kohler melakukan penyerangan terhadap Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Pada tanggal 14 April 1873, Masjid Raya Aceh dapat diduduki oleh pihak Belanda dengan disertai pengorbanan besar, yakni tewasnya Mayor Jenderal Kohler.

Setelah Masjid Raya Aceh berhasil dikuasai oleh pihak Belanda, maka kekuatan pasukan Aceh dipusatkan untuk mempertahankan istana Sultan Mahmuh Syah. Dengan dikuasainya Masjid Raya Aceh oleh pihak Belanda, banyak mengundang para tokoh dan rakyat untuk bergabung berjuang melawan Belanda. Tampilah tokoh-tokoh seperti Panglima Polim, Teuku Imam Lueng Bata, Cut Banta, Teungku Cik Di Tiro, Teuku Umar dan isterinya Cut Nyak Dien. Serdadu Belanda kemudian bergerak untuk menyerang istana kesultanan, dan terjadilah pertempuran di istana kesultanan. Dengan kekuatan yang besar dan semangat jihad, para pejuang Aceh mampu bertahan, sehingga Belanda gagal untuk menduduki istana.

Pada akhir tahun 1873, Belanda mengirimkan ekspedisi militernya lagi secara besar-besaran di bawah pimpinan Letnan Jenderal J. Van Swieten dengan kekutan 8.000 orang tentara. Pertempuran seru berkobar lagi pada awal tahun 1874 yang akhirnya Belanda berhasil menduduki istana kesultanan. Sultan beserta para tokoh pejuang yang lain meninggalkan istana dan terus melakukan perlawanan di luar kota. Pada tanggal 28 Januari 1874, Sultan Mahmud Syah meninggal, kemudian digantikan oleh putranya yakni

Muhammad Daud Syah. Sementara itu, ketika utusan Aceh yang dikirim ke Turki, yaitu Habib Abdurrachman tiba kembali di Aceh tahun 1879 maka kegiatan penyerangan ke pos-pos Belanda diperhebat. Habib Adurrachman bersama Teuku Cik Di Tiro dan Imam Lueng Bata mengatur taktik penyerangan guna mengacaukan dan memperlemah pos-pos Belanda.

Menyadari betapa sulitnya mematahkan perlawanan rakyat Aceh, pihak Belanda berusaha mengetahui rahasia kekuatan Aceh, terutama yang menyangkut kehidupan sosial-budayanya. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mengirim Dr. Snouck Hurgronye (seorang ahli tentang Islam) untuk meneliti soal sosial budaya masyarakat Aceh. Dengan menyamar sebagai seorang ulama dengan nama Abdul Gafar, ia berhasil masuk Aceh.

Hasil penelitiannya dibukukan dengan judul De Atjehers (Orang Aceh). Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa sultan tidak mempunyai kekuatan tanpa persetujuan para kepala di bawahnya dan ulama mempunyai pengaruh yang sangat besar di kalangan rakyat. Dengan demikian langkah yang ditempuh oleh Belanda ialah melakukan politik “de vide et impera ( memecah belah dan menguasai). Cara yang ditempuh kaum ulama yang melawan harus dihadapi dengan kekerasan senjata; kaum bangsawan dan keluarganya diberi kesempatan untuk masuk korps pamong praja di lingkungan pemerintahan kolonial.

Belanda mulai memikat hati para bangsawan Aceh untuk memihak kepada Belanda. Pada bulan Agustus 1893, Teuku Umar menyatakan tunduk kepada pemerintah Belanda dan kemudian diangkat menjadi panglima militer Belanda. Teuku Umar memimpin 250 orang pasukan dengan persenjataan lengkap, namun kemudian bersekutu dengan Panglima Polim menghantam Belanda. Tentara Belanda di bawah pimpinan J.B. Van Heutz berhasil memukul perlawanan Teuku Umar dan Panglima Polim. Teuku Umar menyingkir ke Aceh Barat dan Panglima Polim menyingkir ke Aceh Timur. Dalam pertempuran di Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899, Teuku Umar gugur. Sementara itu, Panglima Polim dan Sultan Muhammad Daud Syah, masih melakukan perlawanan di Aceh Timur. Belanda berusaha melakukan penangkapan. Pada tanggal 6 September 1903 Panglima Polim beserta 150 orang parjuritnya menyerah setelah Belanda melakukan penangkapan terhadap keluarganya. Hal yang sama juga dilakukan terhadap Sultan Muhammad Daud Syah. Pada tahun 1904, Sultan Aceh dipaksa untuk menan-datangani Plakat Pendek yang isinya sebagai berikut.

1)Aceh mengakui kedaulatan Belanda atas daerahnya.

2)Aceh tidak diperbolehkan berhubungan dengan bangsa lain selain dengan belanda.

3)Aceh menaati perintah dan peraturan Belanda.

Dengan ini, berarti sejak 1904 Aceh telah berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda.

BAB II

KESADARAN KEBANGSAAN DI ASIA AFRIKA

A. PAHAM-PAHAM BARU

1. Liberalisme

Liberalisme merupakan paham yang mengutamakan kebebasan dan kemerdekaan individu. Istilah liberalisme berasal dari bahasa Latin, libertas, yang artinya kebebasan,sedangkan dalam bahasa Inggris, liberty, artinya kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan individu untuk memiliki tempat tinggal, mengeluarkan pendapat, dan berkumpul.

Pada hakikatnya, paham liberalisme ini timbul karena reaksi terhadap penindasan yang dilakukan oleh kaum bangsawan dan kaum agama di zaman absolute monarchie. Orang ingin melepaskan dirinya dari kekangan manusia, ini dikemukakan oleh Rousseau dalam bukunya Du Contrat Sosial.

2. Sosialisme

Sosialisme adalah paham yang menghendaki suatu masyarakat yang disusun secara kolektif agar menjadi suatu masyarakat yang sejahtera/bahagia. Kata sosialisme berasal dari bahasa Latin, socius,artinya kawan. Tujuan sosialisme adalah mewujudkan masyarakat sosialis dengan jalan mengendalikan secara kolektif sarana produksi dan memperluas tanggung jawab negara bagi kesejahteraan rakyat.

Tokoh pemikir sosialisme adalah Robert Owen, seorang pengusaha Inggris yang menulis buku A New of Society an Essay on the Formation of Human Character. Ia adalah orang yang pertama menggunakan istilah sosialisme.

Tokoh lainnya adalah Saint Simon, Piere Proudon, Charles Fourier, Karl Marx. Seorang yang dikenal sebagai Bapak Sosialisme adalah Karl Marx dalam tulisannya DasKapital yang mengatakan bahwa sejarah masyarakat merupakan perjuangan-perjuangan kelas, semboyan mereka “bersatulah kaum proletar sedunia.” Titik berat dari paham ini adalah pada masyarakat bukan individu, dan dalam hal ini sosialisme merupakan lawan dari liberalisme.

3. Pan-Islamisme

Pan-Islamisme adalah paham yang bertujuan untuk menyatukan umat Islam sedunia. Paham ini berasal dari gagasan Jamaluddin al Afgani (1839 – 1897). Ide tersebut sebenarnya secara samar-samar pernah dicanangkan oleh At Tahtawi (1801 – 1873), seorang tokoh pembaharu Islam Mesir. Ia sudah menyebutkan dua ide yaitu Islam dan patriotisme.

Ia menegaskan bahwa antara ide Islam dan patriotisme tidak bertentangan. Dua ide tersebut kemudian menjelma menjadi dua bentuk persaudaraan, yaitu persaudaraan (ukhuwah) Islamiah dan persaudaraan (ukhuwah) wathaniah.

4. Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos,artinya rakyat, dan kratos, artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi dalam arti sempit adalah pemerintahan di tangan rakyat. Dalam arti luas, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mengakui hak segenap anggota masyarakat untuk ikut memengaruhi keputusan politik baik langsung atau tidak langsung.

Kondisi yang memengaruhi terciptanya demokrasi adalah adanya kesepakatan bersama dalam masalah yang fundamental dan upaya yang memungkinkan kebebasan politik tumbuh di tengah negara. Demokrasi mula-mula diterapkan di Yunani Kuno, yakni demokrasi langsung, kemudian berkembang ke negara Eropa lainnya, dan akhirnya ke Indonesia.

5. Nasionalisme

Nasionalisme adalah suatu paham rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air yang ditimbulkan oleh persamaan tradisi yang berkaitan dengan sejarah, agama, bahasa, kebudayaan, pemerintahan, tempat tinggal dan keinginan untuk mempertahankan dan mengembangkan tradisinya sebagai milik bersama dari anggota bangsa itu sebagai kesatuan bangsa. Bangsa adalah sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dan memiliki hasrat dan kemauan bersama untuk bersatu, karena adanya persamaan nasib, cita-cita, kepentingan dan tujuan yang sama. Tokoh nasionalisme atau pencetusnya adalah Joseph Ernest Renan, Otto Bouer, Hans Kohn, dan Louis Sneyder. Hans Kohn berpendapat nasionalisme adalah kesetiaan tertinggi individu yang diserahkan kepada bangsa dan negaranya.

Munculnya nasionalisme dipengaruhi oleh hal-hal berikut.

a. Magna Charta (1215) di Inggris yang kemudian menjadi akar demokrasi.

b. Adanya Piagam Bill of Right (1689) di Inggris.

c. Revolusi Prancis yang menumbuhkan demokrasi dan nasionalisme yang tercermin dalam

semboyan revolusi liberte, egalite, fraternite yang berkembang ke seluruh Eropa.

d. Pengaruh pemikiran dari Renaissance.

Selanjutnya, Hertz dalam bukunya Nationality in History and Policy mengatakan bahwa prinsip-prinsip nasionalisme adalah hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan.

B. PERGERAKAN KEB ANGSAAN DI ASIA DAN AFRIKA

Di kawasan Asia, kesadaran nasional baru bangkit sekitar permulaan abad ke-20 untuk melepaskan cengkeraman dari kekuasaan Barat.Misalnya, gerakan nasional India yang dipelopori oleh Mahatma Gandhi,gerakan nasional Cina yang dipelopori oleh Sun Yat Sen, gerakan nasional Turki yang dipelopori oleh Mustafa Kemal Pasha.

1. INDIA

Mahatma Gandhi mengajarkan beberapa hal.

1. Swadesi, yaitu gerakan rakyat India untuk membuat dan memakai bahan buatan dalam

negeri sendiri.

2. Ahimsa, artinya melawan tanpa kekerasan (dilarang membunuh) artinya tidak berbuat

apa-apa.

3. Satyagraha, artinya gerakan rakyat India untuk tidak bekerja sama dengan penjajah

(Inggris) sehingga disebut gerakan nonkooperatif.

4. Hartal, artinya berkabung karena ada kejadian yang menyedihkan. Berkabung sebagai

tanda protes (mogok).

5. Purnaswaray, yaitu merdeka penuh.

Hasil perjuangan rakyat India ialah pada tanggal 15 Agustus 1947 rakyat mendapatkan status dominion dan berhak mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Pada tanggal 26 Januari 1950, negara India mendapat kemerdekaan penuh dengan Nehru sebagai perdana menterinya.

2. CHINA

Sun Yat Sen, pelopor gerakan nasional Cina, mengajarkan Sun Min Chu I (tiga asas kerakyatan), yaitu Min Chu (nasionalisme), Min Chuan (demokrasi), dan Min Shen (sosialisme). Gerakan nasional Cina berhasil mengusir Inggris serta melahirkan Republik Cina (1912).

3. TURKI

Gerakan nasional Turki dipelopori oleh Mustafa Kemal Pasha. Sebelumnya, terjadi Gerakan Turki Muda yang bertujuan untuk menyelamatkan Turki dari keruntuhan, mengembangkan rasa nasionalisme, dan membulatkan semangat kebangsaan Turki.

Adapun Gerakan Turki Muda meliputi hal-hal berikut.

1. Modernisasi Turki, yaitu membangun Turki secara modern.

2. Nasionalisme berarti menebalkan rasa kebangsaan Turki sehingga rakyat berjuang

mempertahankan Turki dari rongrongan penjajahan.

3. Demokrasi berarti membentuk pemerintahan atas dasar kedaulatan rakyat dengan

UUD, sebab keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan memperkukuh negara.

Selanjutnya, Kemal Pasha mengambil tindakan, antara lain,

1. memproklamasikan Turki menjadi republik pertama dengan Mustafa Kemal Pasha

sebagai presidennya pada tanggal 29 Oktober 1923;

2. melaksanakan pemerintahan modern, yakni pengesahan UUD, kota Ankara sebagai ibu

kota, modernisasi agama, dipakainya huruf Latin;

3. modernisasi ekonomi dengan cara mengadakan rencana pembangunan lima tahun;

4. modernisasi pertahanan dan persenjataan modern.

C. PERGERAKAN KEBANGSAAN INDONESIA

Latar belakang lahirnya pergerakan nasional Indonesia tidak terlepas dari peristiwa peristiwa di Asia, misalnya, kemenangan Jepang atas Rusia (1901 – 1905), meningkatnya pendidikan rakyat, terbitnya surat kabar sebagai media komunikasi, serta adanya paham baru yang masuk ke Indonesia yang mempercepat tumbuh dan berkembangnya nasionalisme Indonesia.

Menurut Sartono Kartodirjo, nasionalisme Indonesia merupakan antitesa dari kolonialisme.Maksudnya, munculnya nasionalisme karena adanya penjajahan oleh Belanda.

Ada beberapa yang melatarbelakangi Pergerakan Nasional Indonesia.

1. Pengaruh pendidikan

Adanya Trilogi Van Deventer, khususnya dalam bidang edukasi, ternyata membawa pengaruh lahirnya sekolah bagi rakyat Indonesia. Walaupun pada kenyataannya, sekolah

diperuntukkan anak-anak Barat namun rakyat pribumi juga mendapatkan bagian dari usaha pendidikan tersebut.

2. Diskriminasi

Perbedaan perlakuan yang dijalankan oleh penjajah terhadap rakyat membuat status sosial rakyat semakin terpuruk. Rakyat pribumi ditempatkan pada golongan terbawah, sedangkan bangsa Belanda menempatkan dirinya pada golongan teratas.

3. Pengaruh paham baru

Paham baru yang berkembang di Eropa seperti nasionalisme, demokrasi, dan liberalisme juga masuk ke negara jajahannya di Asia-Afrika. Pengaruh dari paham baru inilah yang membuka pola pikir rakyat untuk menggunakan kemampuannya melawan ketidakadilan dan perampasan hak atas bangsa sehingga ada kebangkitan melawan penindasan penjajah untuk mewujudkan hidup yang merdeka. Selain itu, munculnya kaum cerdik pandai juga mendorong lahirnya organisasi modern di Indonesia untuk melawan penjajah.

D. PERKEMBANGAN IDIOLOGI DAN ORGANISASI PERGERAKAN

NASIONAL INDONESIA

Pergerakan nasional ditandai oleh adanya organisasi yang sudah didukung dan didirikan oleh segenap rakyat di Nusantara. Ciri organisasi pergerakan nasional berbeda dengan pergerakan daerah, hal ini dapat kita bedakan sebagai berikut.

1. Gerakan daerah bercirikan sebagai berikut.

a. Bentuk gerakannya belum diorganisasi, maka menggantungkan kepada pemimpin.

b. Sifatnya kedaerahan, maka bersifat insidental sementara.

c. Mengandalkan kekuatan senjata dan kekuatan gaib.

d. Belum ada tujuan yang jelas.

e. Gerakannya mudah bubar atau berakhir jika pemimpin mereka tertangkap.

2. Gerakan nasional bercirikan sebagai berikut.

a. Gerakannya sudah diorganisasi secara teratur.

b. Bersifat nasional baik wilayah atau cita-cita kebangsaan.

c. Perjuangan menggunakan taktik modern dan organisasi modern.

d. Sudah memiliki tujuan yang jelas yaitu Indonesia merdeka.

e. Gerakannya tangguh dan berakar di hati rakyat.

1. Budi Utomo

Kebangkitan nasional ditandai lahirnya Budi Utomo (BU) yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo, Suradji, dan Gunawan Mangunkusumo yang waktu itu menjadi mahasiswa Stovia (kedokteran Jawa), sedangkan perintisnya adalah Dr. Wahindin Sudirohusodo. Ia mendirikan Studie Fonds (dana pelajar) guna membiayai pelajar yang tidak mampu. Itulah sebabnya, BU disebut organisasi sosial dan perintis pergerakan nasional. Adapun bidang gerak BU adalah sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ini tercermin dari tujuan yang akan dicapai oleh BU tersebut.

Tujuan BU adalah kemajuan bagi Hindia atau kemajuan yang harmonis bagi nusa bangsa. Tujuan tersebut akan dicapai melalui usaha, antara lain, memajukan pendidikan, teknik industri, pertanian, peternakan dan perdagangan, serta menghidupkan kembali kebudayaan sendiri.

2. Sarekat Islam

Pada tahun 1911 di Laweyan, Solo berdiri organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) dengan ketua Haji Samanhudi. Keinginan untuk menyaingi pedagangpedagang Cina mendorong banyak orang

ingin menjadi anggota SDI. Tujuan SDI semula adalah memajukan perdagangan untuk menyaingi pedagang-pedagang Cina. Namun pada akhirnya, selain memajukan perdagangan, SDI juga ingin memajukan agama Islam. Oleh karena itu, atas anjuran H.O.S. Cokroaminoto, nama SDI diubah menjadi SI (Sarekat Islam) pada tahun 1912.

SI mempunyai beberapa tujuan, yaitu mengembangkan jiwa dagang, membantu para anggota yang mengalami kesulitan dalam usaha meningkatkan derajat, memperbaiki pendapat yang keliru mengenai agama Islam, hidup menurut perintah agama. Karena bersifat kerakyatan, SI cepat mendapatkan anggota. Akibatnya, Gubernur Belanda A.W.F. Idenburg ragu dan khawatir terhadap SI, sehingga permohonan izin pengesahan SI ditolak. Oleh karena itu, SI menyiasati hal tersebut dengan mendirikan Central Sarekat Islam (CSI) di Surabaya yang diakui Belanda pada tanggal 18 Maret 1916.

Adapun tujuan didirikannya CSI adalah memajukan, membantu, memelihara, dan menjalin

kerja sama antar-SI lokal yang tergabung dalam CSI.

3. Indische Partij

Indische Partij (IP) didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh tiga serangkai, yaitu Douwes Dekker (Danudirdja Setiabudhi), Tjipto Mangunkusumo, Soewardi Soerjaningrat

(Ki Hadjar Dewantara). Tujuan didirikannya partai polilik ini adalah mempersatukan Hindia Belanda sebagai persiapan Hindia merdeka. Tujuan ini disebarluaskan melalui surat kabar De Express.

Anggaran dasar dan program kerja IP adalah membangun patriotisme IP terhadap tanah air, bekerja sama atas dasar kesamaan ketatanegaraan demi memajukan tanah air, dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Untuk mencapai tujuan partai, cara-cara yang ditempuh IP adalah memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, meresapkan cita-cita kesatuan nasional Hindia, memperbesar pengaruh pro-Hindia dalam pemerintahan, memperjuangkan persamaan hak setiap warga, memperbaiki keadaan ekonomi Hindia, menghindiakan pengajaran untuk kepentingan ekonomi.

4. Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh K. H. Ahmad Dahlan, seorang ulama besar yang terpengaruh gerakan wahabi. Tujuan didirikannya Muhammadiyah adalah memajukan pengajaran Islam, mengembangkan pengetahuan Islam dan cara hidup menurut peraturan Islam, membantu dan meningkatkan kehidupan social masyarakat Islam.

Untuk mencapai tujuan partai, Muhammadiyah menempuh usaha-usaha, antara lain, mendirikan, memelihara, dan membantu pendirian sekolah berdasarkan agama Islam untuk memberantas buta huruf; mendirikan dan memelihara masjid, langgar, rumah sakit, dan rumah yatim piatu; membentuk badan perjalanan haji ke tanah suci. Muhammadiyah mempunyai wadah khusus bagi wanita (Aisyiah) dan bagi pria (Hisbul Wathon).

5. Gerakan pemuda

a. Trikoro Dharmo

Trikoro Dharmo didirikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1915 oleh R. Satiman Wiryosanjoyo, Sunardi, dan Kadarman. Trikoro Dharmo artinya tiga tujuan mulia (= sakti, budi, bhakti). Adapun tujuan Trikoro Dharmo adalah mencapai jaya raya dengan jalan memperkukuh persatuan antarpemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok.

Untuk mencapai tujuan, usaha-usaha yang dilakukan Trikoro Dharmo adalah menambah pengetahuan umum bagi anggotanya; memupuk tali persaudaraan antarmurid bumiputra sekolah menengah, sekolah guru, dan sekolah kejuruan; membangkitkan dan mempertajam perasaan untuk segala bahasa budaya Indonesia, khususnya Jawa.

Pada tahun 1918, nama Trikoro Dharmo diubah menjadi Jong Java. Kegiatannya berkisar pada bidang sosial, budaya, pemberantasan buta huruf, kepanduan, seni, dan lainnya. Pada kongresnya (1922) diputuskan bahwa Jong Java tidak bergerak dalam bidang politik dan anggotanya dilarang masuk partai politik. Namun, masuknya Agus Salim (tokoh SI) menyebabkan Jong Java mulai bergerak dalam bidang politik. Oleh karena itu, ada yang pro dan kontra. Akhirnya, yang setuju bergerak dalam politik mendirikan Jong Islamieten Bond (JIB) (1925) dengan agama Islam sebagai dasar pergerakan dan menerbitkan majalah Al Noer.

b. Jong Sumatranen Bond (Persatuan Pemuda Sumatra)

Jong Sumatranen Bond (JSB) berdiri pada tahun 1917 di Jakarta dengan tokohnya Moh. Hatta dan Muh. Yamin. Tujuan didirikannya JSB adalah memperkukuh hubungan antarpelajar asal Sumatra dan mendidik mereka menjadi pemimpin bangsa serta mempelajari dan mengembangkan budaya Sumatra.

c. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI)

PPPI didirikan oleh para pelajar Jakarta dan Bandung pada bulan September 1926 di Jakarta. Tokoh-tokoh PPPI adalah Abdullah Sigit, Sugondo, Suwiryo, Reksodipuro, A.K. Abdul Gani, Sumanang. Tujuan PPPI adalah memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk merealisasikan tujuannya itu, maka sifat kedaerahan harus dihilangkan, perselisihan pendapat antarnasionalis juga harus dihindarkan, dan para anggota harus rajin belajar.

d. Pemuda Indonesia

Pemuda Indonesia semula bernama Jong Indonesia yang didirikan di Bandung pada tahun 1927. Anggota Pemuda Indonesia kebanyakan dari kalangan pelajar yang sekolah di luar negeri. Tokohnya adalah Sugiono, Yusapati, Suwaji, Moh. Tamzil, Sartono, Asaat, dan Budhiarto.

Pada tanggal 28 Desember 1927, PI mengadakan kongres di Bandung yang menghasilkan, antara lain, nama oragnisasi yang semula Jong Indonesia diganti menjadi Pemuda Indonesia; bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa pengantar organisasi pemuda; Yusapati diangkat sebagai ketua, Moh. Tamzil sebagai sekretaris I, Subagio Reksodipuro sebagai sekretaris II, dan Mr. Asaat sebagai bendahara.

e. Indonesia Muda

Indonesia Muda berdiri pada tahun 1930. Indonesia Muda merupakan organisasi nasional yang lahir sebagai peleburan organisasi kedaerahan.

6. Partai Komunis Indonesia (PKI)

Pada tanggal 4 Mei 1914, didirikan ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereniging) oleh orang-orang Belanda, seperti Dekker, Sneevliet, dan Brandsteder bersama Semaun. Tujuan berdirinya ISDV adalah menyebarluaskan paham sosial demokratis dengan membangun perasaan revolusioner bagi bangsa Indonesia.

Pada tanggal 23 Mei 1920, nama ISDV diubah menjadi PKI dengan Semaun sebagai ketua, Bergsma sebagai sekretaris, dan Dekker sebagai bendahara. Pada tanggal 24 Desember 1920, PKI mengadakan Kongres Istimewa dan mengambil keputusan untuk bergabung dengan organisasi Komintern. Selanjutnya, PKI berpura-pura setuju menjadi anggota volksraad.

Sejak pemerintahan Belanda, PKI telah mengadakan pemberontakan. Misalnya, pada tahun 1926 Alimin mengadakan pemberontakan di Jawa Barat dan Banten. Kemudian pada tahun 1927, terjadi pemberontakan PKI di Sumatra. Akibatnya, oleh Belanda sejak tahun 1927 PKI dianggap sebagai organisasi terlarang.

7. Taman Siswa

Taman siswa merupakan lembaga pendidikan nasional yang didirikan oleh Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara) di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. Lembaga ini bertujuan menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebudayaan Indonesia. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan Pancadarma Taman Siswa yang meliputi dasar kodrat alam, dasar kemerdekaan, dasar kebudayaan, dasar kebangsaan atau kerakyatan, dan dasar kemanusiaan.

Dalam pendidikan, Taman Siswa hendak mewujudkan system “among” untuk mengadakan pola belajar asah, asih, asuh dan diterapkan pola kepemimpinan “ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani” yang artinya seorang pemimpin harus dapat menjadi contoh, memberi motivasi, dan mendorong untuk maju.

8. Partai Nasional Indonesia (PNI)

PNI berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung oleh Ir. Soekarno, dr. Tjipto Mangunkusumo, Ir. Anwari, Mr. Sartono, Mr. Sunaryo, Mr. Budhiarto, dan Dr. Sanusi. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka. Tujuan ini hendak dicapai dengan asas percaya pada diri sendiri (self help). Artinya, memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial dengan kekuatan sendiri, misalnya mendirikan sekolah-sekolah, poliklinik-poliklinik, bank nasional, dan koperasi. Itulah sebabnya, PNI tidak mau bekerja sama dengan penjajah (nonkooperatif). Pergerakan PNI didasarkan pada semboyan Marhaenisme, artinya memperjuangkan rakyat miskin.

9. Gerakan wanita

Pelopor gerakan wanita adalah R.A. Kartini, putri Bupati Jepara Ario Sosrodiningrat. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879. Cita-cita beliau adalah memperbaiki derajat kaum wanita melalui pendidikan dan pengajaran. Untuk merealisasikan tujuannya itu, Kartini mengadakan kontak lewat surat dengan

wanita Barat dan juga Nusantara. Surat-surat Kartini inilah oleh

Mr. Abendanon dijadikan buku berjudul Habis Gelap Terbitlah

Terang.

Dari Jawa Barat juga muncul tokoh wanita, yaitu Dewi

Sartika yang berusaha melepaskan tradisi dan adat pingitan bagi wanita seperti kawin

paksa dan poligami.

Perjuangan Kartini dan Dewi Sartika kemudian mengilhami gerakan-gerakan wanita.

a. Putri Mardiko (1912) berdiri di Jakarta, tujuannya memberikan bantuan bimbingan dan

penerangan pada gadis pribumi dalam menuntut pelajaran, tokohnya adalah

R.A. Sabaruddin, R.A. Sutinah, Joyo, R.R. Rukmini.

b. Kartini Fonds (dana Kartini) yang didirikan Ny. T. Ch. Van Deventer (1912) dengan

tujuan mendirikan sekolah bagi kaum wanita, misalnya Maju Kemuliaan di Bandung,

Pawiyatan Wanito di Magelang, Wanito Susilo di Pemalang, Wanito Hadi di Jepara,

Budi Wanito di Solo, dan Wanito Rukun Santoso di Malang.

c. Keutamaan Istri, berdiri di Tasikmalaya (1913) dengan tujuan mendirikan sekolah

untuk anak-anak gadis.

d. Kerajinan Amal Setia, berdiri di Gadang, Sumatra Barat tanggal 11 Februari 1914

dengan ketua Rohana Kudus. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk

meningkatkan pendidikan wanita seperti cara mengatur rumah tangga, kerajinan

tangan, dan cara pemasarannya.

e. Sarikat Kaum Ibu Sumatra di Bukittinggi.

f. Perkumpulan Ina Tani di Ambon.

Untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang kewanitaan dilakukan dengan

menerbitkan surat kabar Putri Hindia di Bandung, Wanita Swara di Brebes, Soenting

Melajoe di Bukittinggi, Putri Mardiko di Jakarta, Estri Oetom

10. Gerakan buruh

Gerakan buruh adalah organisasi pekerja atau kaum buruh untuk memperjuangkan

nasib mereka. Tujuan organisasi ini adalah memelihara dan memperbaiki syarat perburuhan

dengan mengatur hubungan kerja, mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pemerintah,

dan mengatur kaum pekerja sebagai golongan tersusun yang membangun bangsa.

11. Perhimpunan Indonesia

Perhimpunan Indonesia (PI) merupakan

perkumpulan pelajar Indonesia di negeri Belanda

yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. PI

berdiri pada tahun 1908 dengan nama Indische

Vereniging dan tokohnya adalah Sosrokartono,

Husein Jayadiningrat, Notosuroto, dan Sumitro

Kolopaking. Setelah kedatangan Soewardi

Soerjaningrat dan Tjipto ke negeri Belanda

(1913), PI bergerak dalam bidang politik. Pada

tahun 1922, Indische Vereniging berubah nama

menjadi Perhimpunan Indonesia.

Orang Belanda yang memerhatikan penderitaan rakyat Indonesia, misalnya

Mr. Abendanon, Van Deventer, Dr. Snouck Hurgronje, berusaha memperjuangkan nasib

bangsa Indonesia. Pada peringatan ulang tahun ke-15, Indische Vereniging, mengeluarkan

buku berjudul Gedenboek karangan Sukiman W.S. yang menghebohkan Belanda.

12. Parindra (Partai Indonesia Raya)

Parindra merupakan gabungan dari BU dan PBI yang dibentuk dalam kongres tanggal

24 – 26 Desember 1935 di Solo dengan ketua Dr. Sutomo. Tujuannya adalah Indonesia

Raya. Parindra menganut asas perjuangan kooperasi tetapi kadang-kadang juga

nonkooperasi.

13. MIAI (Majelis Islam A’laa Indonesia)

MIAI dibentuk 25 September 1937 di Surabaya dengan tokohnya K.H. Mas Mansyur,

K.H. Dahlah, dan K.H. Abdul Wahab. Tujuan MIAI adalah mempererat hubungan

antarorganisasi Islam Indonesia maupun luar negeri serta mempersatukan langkah dan

suara untuk membela kejayaan Islam.

14. Gapi (Gabungan Politik Kebangsaan Indonesia)

Gapi dibentuk atas prakarsa Parindra tahun 1939 dan yang menjadi anggota adalah

Parindra, Pasundan, Persatuan Minahasa, PSJI, Gerindo, dan PNI. Pengurus hariannya

adalah Abikoesno Tjokrosoejoso, Amir Sjarifuddin, dan Husni Thamrin.

BAB III

PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

A. LATAR BELAKANG JEPANG MENGUASAI INDONESIA

Bulan Agustus 1940, dalam Perang Dunia II, sebagian wilayah negara Belanda sudah

dikuasai Jerman. Sebagai jajahan Belanda, Indonesia dinyatakan berada dalam keadaan

perang. Saat itulah GAPI kembali mengeluarkan resolusi yang menuntut diadakannya

perubahan ketatanegaraan di Indonesia menggunakan hukum tata negara dalam masa genting

(Nood Staatsrecht). Isi resolusi tersebut adalah mengubah Volksraad menjadi parlemen sejati

yang anggotanya dipilih dari rakyat dan mengubah fungsi kepala-kepala departemen menjadi

menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Resolusi tersebut dikirimkan

kepada Gubernur Jenderal, Ratu Wilhelmina, dan Kabinet Belanda yang pada saat itu berada

di London.

Pada saat yang bersamaan, Jepang telah menduduki wilayah beberapa negara di Asia

Tenggara. Kedudukan Belanda di Indonesia pun terancam. Dengan kampanye 3A, kedudukan

Jepang di Asia makin kuat. Sementara itu, tindakan pemerintah kolonial Belanda yang keras

kepala semakin meyakinkan kaum pergerakan nasional bahwa selama Belanda berkuasa,

bangsa Indonesia tidak akan pernah memperoleh kemerdekaannya. Akibatnya, kampanye

Jepang yang mengumandangkan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia mendapat simpati yang

besar dari rakyat Indonesia.

Dalam rangka menguasai Indonesia, Jepang menyerang markas-markas Belanda di

Tarakan, Sumatra, dan Jawa. Pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Angkatan Perang Hindia

Belanda Letnan Jenderal H. Ter Poorten, atas nama Angkatan Perang Sekutu di Indonesia,

menyerah tanpa syarat kepada pimpinan tentara Jepang, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura.

Penyerahan tanpa syarat tersebut ditandai dengan persetujuan Kalijati yang diadakan di

Subang, Jawa Barat. Isi persetujuan tersebut adalah penyerahan hak atas tanah jajahan

Belanda di Indonesia kepada pemerintahan pendudukan Jepang. Artinya, bangsa Indonesia

memasuki periode penjajahan yang baru.

Meski kedatangannya, seperti juga Belanda, adalah untuk tujuan menjajah, Jepang

diterima dan disambut lebih baik oleh bangsa Indonesia. Berikut alasan yang melatarbelakangi

perbedaan sikap tersebut.

1. Jepang menyatakan bahwa kedatangannya di Indonesia tidak untuk menjajah, bahkan

bermaksud untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda.

2. Jepang melakukan propaganda melalui Gerakan 3A (Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung

Asia, dan Jepang pemimpin Asia).

3. Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang datang dengan maksud

hendak membebaskan rakyat Indonesia.

4. Adanya semboyan Hakoo Ichiu, yakni dunia dalam satu keluarga dan Jepang adalah

pemimpin keluarga tersebut yang berusaha menciptakan kemakmuran bersamA

B. Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia

Pendudukan Jepang di Indonesia dibagi dalam tiga wilayah.

1. Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25 (Tentara Keduapuluhlima), wilayah

kekuasaannya meliputi Sumatra dengan pusat pemerintahan di Bukittinggi.

2. Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 (Tentara Keenambelas), wilayah kekuasaannya

meliputi Jawa dan Madura dengan pusat pemerintahan di Jakarta.

3. Pemerintahan Militer Angkatan Laut II (Armada Selatan Kedua), wilayah kekuasaannya

meliputi Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat pemerintahan di Makassar.

Pemerintahan pendudukan militer di Jawa

sifatnya hanya sementara, sesuai dengan Osamu

Seirei Nomor 1 Pasal 1 yang dikeluarkan tanggal

7 Maret 1942 oleh Panglima Tentara Keenambelas.

Undang-undang tersebut menjadi pokok dari

peraturan-peraturan ketatanegaraan pada masa

pendudukan Jepang. Jabatan gubernur jenderal di

zaman Hindia Belanda dihapuskan. Segala

kekuasaan yang dahulu dipegang gubernur jenderal sekarang dipegang oleh panglima tentara

Jepang di Jawa. Undang-undang tersebut juga mengisyaratkan bahwa pemerintahan pendudukan

Jepang berkeinginan untuk terus menggunakan aparat pemerintah sipil yang lama beserta para

pegawainya. Hal ini dimaksudkan agar pemerintahan dapat terus berjalan dan kekacauan

dapat dicegah. Adapun pimpinan pusat tetap dipegang tentara Jepang.

Dalam bidang ekonomi, Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang pada intinya terpusat

pada tujuan mengumpulkan bahan mentah untuk industri perang. Ada dua tahap perencanaan

untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu tahap penguasaan dan tahap menyusun kembali

struktur.

Pada tahap penguasaan, Jepang mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda untuk

dikelola oleh pihak swasta Jepang, misalnya, Meiji Seilyo Kaisya dan Okinawa Seilo Kaisya.

Adapun dalam tahap restrukturisasi (menyusun kembali struktur), Jepang membuat kebijakankebijakan

berikut.

1. Sistem autarki, yakni rakyat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri

untuk menunjang kepentingan perang Jepang.

2. Sistem tonarigumi, yakni dibentuk organisasi rukun tetangga yang terdiri atas 10 – 20 KK

untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang.

3. Jepang memonopoli hasil perkebunan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1942 yang dikeluarkan

oleh Gunseikan.

4. Adanya pengerahan tenaga untuk kebutuhan perang.

Pengaruh Jepang dalam bidang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia sebagai berikut.

1. Bahasa Belanda dilarang digunakan. Sebagai gantinya, bahasa Jepang dan bahasa

Indonesia wajib digunakan di sekolah-sekolah dan kantor-kantor. Selain itu, Jepang juga

mengajarkan penggunaan aksara Kanji, Hiragana, dan Katakana.

2. Untuk mengembangkan bidang budaya, diterbitkan koran berbahasa Jepang dan dibuka

kursus bahasa Jepang.

3. Rakyat diwajibkan mengikuti tradisi menghormat matahari dengan seikeirei atau menghadap

ke timur pada setiap pagi ketika matahari terbit.

4. Pada tanggal 1 April 1943 didirikan Pusat Kebudayaan Keiman Bunka Shidosko.

Untuk membangun mentalitas, ditanamkan seiskin atau

semangat serta bhusido atau jalan ksatria yang berani mati,

rela berkorban, siap menghadapi bahaya, dan menjunjung

tinggi keperwiraan.

Bentuk-bentuk organisasi kemiliteran yang dibentuk

Jepang sebagai berikut.

1. Seinendan, yaitu barisan pemuda yang berumur

14 – 22 tahun.

2. Iosyi Seinendan, yaitu barisan cadangan atau

seinendan putri.

3. Bakutai, yaitu pasukan berani mati.

4. Keibodan, yaitu barisan bantu polisi yang anggotanya

berusia 23 – 35 tahun. Barisan ini di Sumatra

disebut Bogodan dan di Kalimantan disebut Borneo

Konon Hokokudan.

5. Hisbullah, yaitu barisan semimiliter untuk orang

Islam.

6. Heiho, yaitu pembantu prajurit Jepang yang anggotanya berusia 18– 25 tahun.

7. Jawa Sentotai, yaitu barisan benteng perjuangan Jawa.

8. Suisyintai, yaitu barisan pelopor.

9. Peta atau Pembela Tanah Air, yaitu tentara daerah yang dibentuk oleh Kumakichi Harada

berdasarkan Osamu Serei No. 44 tanggal 23 Oktober 1943.

10. Gokutokai, yaitu korps pelajar yang dibentuk pada bulan Desember 1944.

11. Fujinkai, yaitu himpunan wanita yang dibentuk pada tanggal 23 Agustus 1943

C. Organisasi Pergerakan Zaman Jepang

Selama masa pendudukan Jepang, bangsa Indonesia dilarang membentuk organisasi

sendiri. Akan tetapi, Jepang sendiri membentuk organisasi-organisasi bagi rakyat Indonesia

dengan maksud dipersiapkan untuk membantu Jepang. Organisasi-organisasi ini pada akhirnya

berbalik melawan Jepang.

1. Gerakan Tiga A

Gerakan Tiga A merupakan organisasi propaganda untuk kepentingan perang Jepang.

Organisasi ini berdiri pada bulan April 1942. Pimpinannya adalah Mr. Sjamsuddin.

Tujuan berdirinya Gerakan Tiga A adalah agar rakyat dengan sukarela menyumbangkan

tenaga bagi perang Jepang. Semboyannya adalah Nippon cahaya Asia, Nippon pemimpin

Asia, Nippon pelindung Asia. Untuk menunjang gerakan ini, dibentuk Barisan Pemuda

Asia Raya yang dipimpin Sukarjo Wiryopranoto. Adapun untuk menyebarluaskan

propaganda, diterbitkan surat kabar Asia Raya.

Setelah kedok organisasi ini diketahui, rakyat kehilangan simpati dan meninggalkan

organisasi tersebut. Pada tanggal 20 November 1942, organisasi ini dibubarkan.

2. Putera (Pusat Tenaga Rakyat)

Pada tanggal 9 Maret 1943, diumumkan lahirnya gerakan baru yang disebut Pusat

Tenaga Rakyat atau Putera. Pemimpinnya adalah empat serangkai, yaitu Ir. Soekarno,

Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan Mas Mansyur. Tujuan Putera menurut versi

Ir. Soekarno adalah untuk membangun dan menghidupkan segala sesuatu yang telah

dirobohkan oleh imperialisme Belanda. Adapun tujuan bagi Jepang adalah untuk memusatkan

segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perangnya. Oleh

karena itu, telah digariskan sebelas macam kegiatan yang harus dilakukan sebagaimana

tercantum dalam peraturan dasarnya. Di antaranya yang terpenting adalah memengaruhi

rakyat supaya kuat rasa tanggung jawabnya untuk menghapuskan pengaruh Amerika,

Inggris, dan Belanda, mengambil bagian dalam mempertahankan Asia Raya, memperkuat

rasa persaudaraan antara Indonesia dan Jepang, serta mengintensifkan pelajaran-pelajaran

bahasa Jepang. Di samping itu, Putera juga mempunyai tugas di bidang sosial-ekonomi.

Jadi, Putera dibentuk untuk membujuk para kaum nasionalis sekuler dan golongan

intelektual agar mengerahkan tenaga dan pikirannya guna membantu Jepang dalam rangka

menyukseskan Perang Asia Timur Raya. Organisasi Putera tersusun dari pemimpin pusat

dan pemimpin daerah. Pemimpin pusat terdiri dari pejabat bagian usaha budaya dan

pejabat bagian propaganda.

Akan tetapi, organisasi Putera di daerah semakin hari semakin mundur. Hal ini

disebabkan, antara lain,

a. keadaan sosial masyarakat di daerah ternyata masih terbelakang, termasuk dalam

bidang pendidikan, sehingga kurang maju dan dinamis;

b. keadaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu berakibat mereka tidak dapat

membiayai gerakan tersebut.

Dalam perkembangannya, Putera lebih banyak dimanfaatkan untuk perjuangan dan

kepentingan bangsa Indonesia. Mengetahui hal ini, Jepang membubarkan Putera dan

mementingkan pembentukan organisasi baru, yaitu Jawa Hokokai.

3. Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa (Jawa Hokokai)

Jepang mendirikan Jawa Hokokai pada tanggal 1 Januari 1944. Organisasi ini

diperintah langsung oleh kepala pemerintahan militer Jepang (Gunseikan). Latar belakang

dibentuknya Jawa Hokokai adalah Jepang menyadari bahwa Putera lebih bermanfaat bagi

pihak Indonesia daripada bagi pihak Jepang. Oleh karena itu, Jepang merancang pembentukan

organisasi baru yang mencakup semua golongan masyarakat, termasuk golongan Cina dan

Arab. Berdirinya Jawa Hokokai diumumkan oleh Panglima Tentara Keenambelas, Jenderal

Kumakichi Harada.

Sebelum mendirikan Jawa Hokokai, pemerintah pendudukan Jepang lebih dahulu

meminta pendapat empat serangkai. Alasan yang diajukan adalah semakin hebatnya

Perang Asia Timur Raya sehingga Jepang perlu membentuk organisasi baru untuk lebih

menggiatkan dan mempersatukan segala kekuatan rakyat. Dasar organisasi ini adalah

pengorbanan dalam hokoseiskin (semangat kebaktian) yang meliputi pengorbanan diri,

mempertebal rasa persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bakti.

Secara tegas, Jawa Hokokai dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Jika

pucuk pimpinan Putera diserahkan kepada golongan nasionalis Indonesia, kepemimpinan

Jawa Hokokai pada tingkat pusat dipegang langsung oleh Gunseikan. Adapun pimpinan

daerah diserahkan kepada pejabat setempat mulai dari Shucokan sampai Kuco. Kegiatankegiatan

Jawa Hokokai sebagaimana digariskan dalam anggaran dasarnya sebagai berikut.

a. Melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap

tenaga kepada pemerintah Jepang.

b. Memimpin rakyat untuk menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan semangat

persaudaraan antara segenap bangsa.

c. Memperkukuh pembelaan tanah air.

Anggota Jawa Hokokai adalah bangsa Indonesia yang berusia minimal 14 tahun,

bangsa Jepang yang menjadi pegawai negeri, dan orang-orang dari berbagai kelompok

profesi. Jawa Hokokai merupakan pelaksana utama usaha pengerahan barang-barang dan

padi. Pada tahun 1945, semua kegiatan pemerintah dalam bidang pergerakan dilaksanakan

oleh Jawa Hokokai sehingga organisasi ini harus melaksanakan tugas dengan nyata dan

menjadi alat bagi kepentingan Jepang.

4. Cuo Sangi In (Badan Pertimbangan Pusat)

Ketika pemerintahan Jepang berada di tangan Perdana Menteri Toyo, Jepang pernah

memberi janji merdeka kepada Filipina dan Burma, namun tidak melakukan hal yang sama

kepada Indonesia. Oleh karena itu, kaum nasionalis Indonesia protes. Menanggapi protes

tersebut, PM Toyo lalu membuat kebijakan berikut.

a. Pembentukan Dewan Pertimbangan Pusat (Cuo Sangi In).

b. Pembentukan Dewan Pertimbangan Karesidenan (Shu Sangi Kai) atau daerah.

c. Tokoh-tokoh Indonesia diangkat menjadi penasihat berbagai departemen.

d. Pengangkatan orang Indonesia ke dalam pemerintahan dan organisasi resmi lainnya.

5. Majelis Islam A’laa Indonesia (MIAI)

MIAI merupakan organisasi yang berdiri pada masa penjajahan Belanda, tepatnya

pada tahun 1937 di Surabaya. Pendirinya adalah K. H. Mas Mansyur dan kawan-kawan.

Organisasi ini tetap diizinkan berdiri pada masa pendudukan Jepang sebab merupakan

gerakan anti-Barat dan hanya bergerak dalam bidang amal (sebagai baitulmal) serta

penyelenggaraan hari-hari besar Islam saja. Meskipun demikian, pengaruhnya yang besar

menyebabkan Jepang merasa perlu untuk membatasi ruang gerak MIAI.

D. Reaksi Kaum Pergerakan Nasional terhadap Jepang

Kaum pergerakan dan kaum intelek nasional akhirnya sadar bahwa Jepang ternyata jauh

lebih berbahaya bagi bangsa Indonesia karena kekejaman dan penindasannya terhadap rakyat.

Sejak awal tahun 1944, rasa simpati terhadap Jepang mulai hilang dan berganti dengan

kebencian. Muncullah gerakan-gerakan perlawanan terhadap Jepang, seperti Gerakan 3A,

Putera, dan Peta.

Salah satu contoh pemberontakan bangsa Indonesia yang terbesar terhadap Jepang adalah

pemberontakan Peta Blitar tanggal 4 Februari 1945. Pemberontakan yang dipimpin Supriyadi

ini sangat mengejutkan Jepang. Banyak tentara Jepang yang terbunuh. Untuk menghadapinya,

Jepang mengepung kedudukan Supriyadi. Terjadilah tembak menembak yang membawa

banyak korban bagi kedua belah pihak. Dalam pertempuran tersebut, Supriyadi menghilang.

Peristiwa ini diabadikan sebagai hari Peta.

Setelah perlawanan tersebut, muncul perlawanan-perlawanan lainnya dari berbagai

daerah, seperti perlawanan rakyat Aceh dan perlawanan rakyat Sukamanah, Tasikmalaya.

Adapun dari kalangan intelektual, muncul organisasi-organisasi bawah tanah yang

menyebarluaskan pandangan anti-Jepang. Mereka menanamkan bahwa bagaimanapun, Jepang

tetap adalah juga penjajah seperti halnya Belanda. Bangsa Indonesia menurut mereka, hanya

akan sejahtera jika telah sepenuhnya merdeka. Tokoh gerakan ini adalah Sjahrir dan Amir

Sjarifuddin.

BAB IV

PERISTIWA PENTING DI AMERIKA DAN EROPA SERTA PENGARUHNYA BAGI INDONESIA

A. Revolusi Prancis

Revolusi Prancis adalah perubahan bentuk pemerintahan Prancis dari kerajaan menjadi

republik. Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Louis XVI pada abad ke-18. Revolusi

ini memiliki semboyan: liberte, egalite, fraternite (kebebasan, persamaan, persaudaraan).

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya revolusi

a. Sebab-sebab umum

1) Ketidakadilan dalam bidang politik dan ekonomi

Masyarakat Prancis pada waktu itu terbagi atas tiga golongan.

a) Golongan I terdiri atas kaum bangsawan dan raja yang bebas pajak bahkan

berhak memungut pajak.

b) Golongan II terdiri atas kaum agama (pendeta dan cendikia) yang bebas pajak

dan mendapat uang (gaji) dari hasil pajak.

c) Golongan III adalah rakyat biasa yang hanya menjadi objek pajak.

2) Kekuasaan absolut raja

Pemerintahan Louis XIV bersifat monarki absolut, di mana raja dianggap selalu

benar. Semboyan Louis XIV adalah l’etat c’est moi (negara adalah saya). Untuk

mempertahankan keabsolutannya itu, ia mendirikan penjara Bastille. Penjara ini

diperuntukkan bagi siapa saja yang berani menentang keinginan raja. Penahanan

juga dilakukan terhadap orang-orang yang tidak disenangi raja. Mereka ditahan

dengan surat penahanan tanpa sebab (lettre du cas). Absolutisme Louis XIV tidak

terkendali karena kekuasaan raja tidak dibatasi undang-undang.

3) Timbul paham baru

Menjelang Revolusi Prancis muncul ide-ide atau paham-paham baru yang pada

intinya adalah memperjuangkan kebebasan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Paham-paham ini muncul akibat berbagai tekanan yang menyengsarakan rakyat

mulai menimbulkan keinginan-keinginan untuk mencapai kebebasan. Paham-paham

yang melatari terjadinya revolusi di Prancis sebagai berikut.

a) Ajaran dari Jean Jasques Rousseau, tokoh pemikir dari Prancis. Dalam bukunya

Du Contrat Social, ia menyatakan bahwa menurut kodratnya manusia dilahirkan

sama dan merdeka. Buku ini juga memuat tiga prinsip yang di kemudian hari

menjadi semboyan Revolusi Prancis, yaitu liberte, egalite, dan fraternite

(kemerdekaan/kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Ajaran tersebut

menyebabkan Rousseau mendapat sebutan Bapak Demokrasi Modern.

b) Montesquieu, yang terpengaruh ajaran John Locke (Inggris), menyebarluaskan

ajaran Trias Politika, yaitu pembagian kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif,

eksekutif, dan yudikatif.

c) Paham Rationalisme dan Aufklarung menuntut orang untuk berpikir rasional

(masuk akal).

d) Ajaran Voltaire tentang kebebasan.

4) Negara mengalami krisis ekonomi

Prancis mengalami kemerosotan ekonomi

dan keuangan pada masa pemerintahan Louis

XVI. Hal ini disebabkan karena sikap raja dan

keluarganya, terutama permaisuri Marie

Antoinette, selalu menghambur-hamburkan uang

negara untuk berfoya-foya.

5) Pengaruh perang kemerdekaan Amerika

Dalam perang kemerdekaannya dari Inggris, Amerika dibantu oleh tentara

sukarelawan Prancis yang dipimpin Lafayette. Mereka kemudian terpengaruh oleh

napas kemerdekaan Amerika. Nilai-nilai perjuangan kemerdekaan Amerika seperti

yang terangkum dalam naskah proklamasinya, Declaration of Independence

(disampaikan oleh Thomas Jefferson), yaitu pengakuan atas hak-hak manusia,

dengan segera menjalar menjadi paham baru di Prancis.

b. Sebab-sebab khusus

Untuk mengatasi krisis ekonomi, raja memanggil Dewan Perwakilan Rakyat (Etats

Generaux). Dewan ini ternyata tidak mampu mengatasi masalah sebab dalam sidang

justru terjadi pertentangan mengenai hak suara. Golongan I dan II menghendaki tiap

golongan memiliki satu hak suara, sementara golongan III menghendaki setiap wakil

memiliki hak satu suara. Jika dilihat dari proporsi jumlah anggota Etats Generaux yang

terdiri atas golongan I, 300 orang, golongan II 300 orang, dan golongan III 600 orang,

dapat disimpulkan bahwa golongan I dan II menghendaki agar golongan III kalah suara

sehingga rakyat tidak mungkin menang. Jika kehendak golongan III yang dimenangkan,

golongan I dan II terancam sebab di antara anggota mereka sendiri ada orang-orang

yang bersimpati pada rakyat.

Akibat Revolusi Prancis

Akibat atau dampak Revolusi Prancis di dalam negeri dapat dipetakan sebagai berikut.

a. Bidang politik

Revolusi Prancis membawa perubahan dalam sistem pemerintahan yang semula

berupa monarki absolut menjadi pemerintahan yang demokratis. Hak asasi manusia

diakui dan dihormati. Konstitusi atau undang-undang dasar merupakan kekuasaan

yang tertinggi. Muncul pula ide-ide republik, suatu bentuk pemerintahan yang melayani

kepentingan umum, dan prinsip-prinsip berikut.

1) Demokrasi, yaitu prinsip bahwa setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama

dalam kehidupan bernegara. Hak yang dimaksud adalah hak bersuara, mengemukakan

pendapat, berserikat, dan berkumpul.

2) Perasaan nasionalisme sesuai dengan semboyan Revolusi Prancis: Liberte, Egalite,

Fraternite (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Prinsip ini membangkitkan

jiwa persatuan yang menjadi kekuatan dalam menghadapi segala bahaya yang

mengancam negara.

b. Bidang ekonomi

Beberapa akibat adanya Revolusi Prancis dalam bidang ekonomi sebagai berikut.

1) Petani menjadi pemilik tanah kembali.

2) Penghapusan pajak feodal.

3) Penghapusan gilde.

4) Timbulnya industri besar

c. Bidang sosial

Akibat-akibat dalam bidang sosial, antara lain,

1) dihapuskannya feodalisme,

2) adanya susunan masyarakat yang baru, dan

3) adanya pendidikan dan pengajaran yang merata untuk semua lapisan masyarakat.

Adapun akibat atau dampak Revolusi Prancis terhadap dunia, termasuk dalam

perjuangan pergerakan bangsa Indonesia, sebagai berikut.

a. Penyebaran ide liberalisme.

b. Adanya penyebaran paham demokrasi di tengah kehidupan bernegara.

c. Berkembangnya ide nasionalisme.

B. Revolusi Amerika

Sejak ditemukan, Benua Amerika menarik begitu banyak bangsa di Eropa untuk

membangun koloninya. Bangsa-bangsa yang pernah membangun koloni di benua tersebut,

antara lain, Spanyol, Prancis, dan Inggris. Kolonisasi Inggris atas Amerika bagian utara

diawali kedatangan John Cabot (1497) beserta sejumlah penjelajah Inggris lainnya. Di benua

baru tersebut, John Cabot dan rekan-rekannya memperoleh hak mengelola beberapa bidang

tanah yang kemudian berkembang dan meluas menjadi koloni. Pada tahun 1763, daerahdaerah

di Amerika yang menjadi wilayah kekuasaan Inggris telah mencapai tiga belas koloni

yang memiliki pemerintahan sendiri

Akibat Revolusi Amerika

Revolusi Amerika membukakan mata dunia bahwa dengan kekuatan persatuan dan

penghargaan atas hak-hak asasi manusia, kemerdekaan dapat diperoleh. Namun, bukan

berarti kemerdekaan dapat diperoleh secara cuma-cuma. Kemerdekaan harus diraih

dengan usaha sendiri dan pantang menyerah.

Hikmah demikian pula yang menggerakkan rakyat Indonesia untuk mulai

memperjuangkan kemerdekaannya. Dengan kesadaran akan hak asasi dan persatuan

kepentingan, kemerdekaan Indonesia akhirnya dapat diperoleh.

C. Revolusi Rusia

Pada permulaan abad ke-19, keadaan Rusia masih terbelakang dibandingkan negaranegara

Eropa lainnya. Masyarakat Rusia pada masa itu terbagi atas dua golongan, yaitu tuan

tanah (bangsawan) dan petani (rakyat jelata). Rusia saat itu adalah negara agraris. Sebagian

besar penduduknya merupakan petani miskin yang harus tunduk kepada tuan tanah, bahkan

menjadi budak dari tuan tanah. Status petani sebagai budak tuan tanah ini diatur dalam

Undang-Undang Perbudakan Rusia yang disahkan oleh Tsar Alexis I pada tahun 1646.

Perbudakan dihapuskan pada tahun 1861 dengan dikeluarkannya Undang-Undang

Emansipasi (Emancipation Edict) oleh Tsar Alexander II. Isi undang-undang tersebut sebagai

berikut.

1. Perbudakan dihapuskan.

2. Petani bekas budak mendapat tanah sebagai miliknya.

3. Negara membayar uang kerugian kepada tuan-tuan tanah pemilik budak.

Latar belakang Revolusi Rusia

Sejak kekalahannya dalam perang melawan Jepang pada tahun 1905, bayangan

revolusi selalu tampak di Rusia. Berbagai gerakan rakyat menentang pemerintah ditindas

dengan kekerasan senjata. Gerakan tersebut bersifat sporadis dan seberapa pun usaha

pemerintah untuk menindasnya, gerakan-gerakan serupa selalu muncul. Akhirnya, revolusi

sungguh-sungguh terjadi di tengah Perang Dunia ketika Rusia mengalami kekalahankekalahan

besar. Sebab-sebab terjadinya revolusi sebagai berikut.

a. Pemerintahan Tsar Nicholas II yang reaksioner

Ketika negara-negara lain mulai mengakui hak-hak politik bagi warga negaranya,

Tsar Nicholas II masih enggan melakukan hal yang sama. Ia memang mengizinkan

dibentuknya Duma (daerah perwakilan rakyat Rusia), namun keberadaannya hanya

sandiwara belaka. Pemilihan anggota Duma dilakukan dengan pura-pura karena pada

praktiknya, anggota Duma adalah orang-orang yang propemerintahan Tsar. Hasil-hasil

rapat dan rekomendasi Duma kepada Tsar tidak pernah dihiraukan.

b. Susunan pemerintahan Tsar yang buruk

Pemerintahan pada masa Tsar Nicholas II tidak disusun secara rasional, melainkan

atas dasar favoritisme. Tsar tidak memilih orang-orang yang cakap untuk

pemerintahannya, orang-orang yang dipilihnya untuk jabatan-jabatan pemerintahan

hanyalah orang-orang yang disukainya. Dalam hal ini, Nicholas II sangat dipengaruhi

oleh istrinya, Tsarrina Alexandra. Alexandra sendiri sangat dipengaruhi oleh seorang

biarawan yang menyebut dirinya sebagai utusan Tuhan, Grigori Rasputin. Alexandra

dan Rasputin adalah orang-orang yang sangat kolot dan benci terhadap segala macam

paham baru.

c. Perbedaan sosial yang mencolok mata

Kondisi kehidupan antara kedua golongan masyarakat di Rusia pada masa itu

sangat jauh perbedaannya. Tsar dan para bangsawan hidup mewah dan kaya raya,

sementara rakyat, terutama petani dan buruh, sangat miskin dan sengsara. Bangsawan

juga memiliki berbagai macam hak yang tidak dimiliki rakyat, bahkan banyak hak

rakyat yang diabaikan. Sekalipun perbudakan telah dihapuskan, para bangsawan tetap

memperlakukan rakyat biasa seperti budak dalam kehidupan sehari-hari.

d. Persoalan tanah

Perubahan kebijakan agraria oleh Menteri Stolypin pada tahun 1906 hanya

menghasilkan perubahan tanah-tanah mir menjadi milik perseorangan anggota mir. Di

luar mir, masih banyak tanah berukuran luas yang menjadi milik para tuan tanah, baik

bangsawan maupun para kulak (petani-petani besar). Tanah-tanah ini dikerjakan oleh

para petani kecil (buruh tani). Para buruh tani ini lalu berusaha menuntut tanah yang

seharusnya menjadi miliknya.

e. Adanya aliran-aliran yang menentang Tsar

Dalam revolusi pada tahun 1905, aliran-aliran yang menentang Tsar dapat ditindas,

tetapi tidak lenyap. Mereka melakukan gerakan bawah tanah dan mengumpulkan

kekuatan sambil menunggu kesempatan untuk kembali muncul. Aliran-aliran tersebut

sebagai berikut.

1) Kaum liberal yang disebut Kadet (Konstitusional Demokrat). Aliran ini menghendaki

Rusia menjadi kerajaan yang berundang-undang dasar.

2) Kaum sosialis menghendaki susunan masyarakat yang sosialis serta pemerintahan

yang modern dan demokratis. Kaum sosialis merupakan anasir yang revolusioner

dan terbagi lagi atas dua aliran: Mensheviks (moderat atau sosial demokrat) dan

Bolsheviks (radikal, kemudian berkembang menjadi partai komunis). Golongan

Mensheviks dipimpin oleh Georgi Plekhanou yang kemudian digantikan oleh

Kerensky. Adapun golongan Bolsheviks dipimpin oleh Lenin dan Trotsky.

f. Kekalahan perang

Ketika melibatkan diri dalam Perang Dunia I, sebenarnya Rusia tidak mempunyai

tujuan perang yang tertentu. Rusia ikut perang karena terikat dan terseret oleh

perjanjian-perjanjiannya dengan negara-negara lain, terutama yang tergabung dalam

Triple Entente. Keikutsertaan Rusia dalam Perang Dunia I mendapat sambutan dingin

dari rakyatnya. Peperangan yang tidak didukung oleh rakyat tentu menghasilkan

kekalahan. Kekalahan-kekalahan besar Rusia (pertempuran di Tannenberg dan di

sekitar danau-danau wilayah Masuri) semakin mengecewakan hati dan melenyapkan

kepercayaan rakyat kepada Tsar. Rakyat mulai jemu pada peperangan dan menginginkan

kedamaian.

g. Ancaman bahaya kelaparan

Lima belas juta warga Rusia dimobilisasi untuk perang. Kesejahteraan mereka

harus dijamin penuh oleh negara. Sementara, banyaknya orang yang dikirim ke medan

perang berakibat kurangnya tenaga kerja, baik dalam bidang industri maupun pertanian.

Macetnya industri dan pertanian ini menimbulkan bahaya kelaparan sebab kurangnya

bahan makanan. Perekonomian negara pun menjadi kacau balau.